REORGANISASI SKPD KABUPATEN BOYOLALI MENDESAK Bagian 2

Oleh Drs. Subroto Msi.*

Alumni MAP UGM tahun 2004;  Sekarang Sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Lanjutan..

Reorganisasi

Aspek  tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan dampak penambahan, pengurangan dan penggabungan mengharuskan untuk melakukan penataan tugas pokok dan fungsi dari eselon IVb sampai dengan eselon II, yaitu dalam melakukan perubahan dengan  penambahan, penguranagan dan penggabungan tugas pokok dan fungi pada SKPD. Wewenang dan tangung jawab diatur dan ditetapkan secara jelas. Uraian tugas secara jelas ditetapkan untuk menunjukan tingkat wewenang dan tangung jawab yang didelegasikan pada jabatan yang bersangkutan. Adanya keseimbangan dalam penyelesaian pekerjaan atau beban kerja antara delegasi kewenangan yang diterima dengan keterlibatan pimpinan yang lebih tinggi atau yang memberi delegasi.

Sedangkan dampak terhadap aspek keuangan tentunya akan menambah jumlah rupiah yang harus disediakan dalam Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Misalnya jumlah tunjangan semua eselon saat ini Rp 645.025.000,- per bulan. Resistensi perubahan eselon bertambah 23 orang setelah dihitung misalnya tunjangan bulan depan menjadi Rp 665.240.00,- atau  naik 20.215.000, sehingga perubahan tunjangan yang dibayarkan bulan depan naik atau berubah sebesar 3,31 %. Uang untuk kenaikan ini tersedia tidak setiap bulannya, atau pemasukan SKPD mana yang punya potensi untuk menaikan  pemasukan ke PAD senilai itu.

Aspek sarana prasarana dan aset berkaitan dengan penambahan pejabat eselon II/b, III/b  dan eselon IV/a dengan konsekwensi penyediaan sarana dan prarana harus bertambah, baik terhadap aset/non aset dan  tempat kerja  beserta  peralatan kerja seperti ATK, kendaraan operasional beserta BBM dan tenaganya. Termasuk bagaimana sistem dan mekanisme pengelolaan aset dan sarana prasarana kedepan. Teori umum dalam pengelolaan aset, setidaknya harus tertib administrasi, tertib dan taat terhadap aturan, serta tertib pengelolaanya, Sehingga dengan cepat dan mudah dapat diketahui secara pasti berapa nilai assetnya yang dapat dilihat dalam data base aset daerah/negara. Dengan diawali perencanaan, pelaksanaan pengadaan, dan pertaggung jawaban yang terintegrasi dengan sistim informasi yang handal dan up to date, sedikit-demi sedikit asset negara dan daerah dapat dibenahi secara baik. Sehingga ambisi mencapai penilaian BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sedikit demi sedikit akan tercapai.  Kegiatan yang ini harus tergambar dalam uraian tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

KESIMPULAN

Bahwa perubahan SOTK SKPD penting dan mendesak, karena adanya perubahan lingkungan strategis dan  tuntutan kebutuhan, yang harus segera direspon secara cepat dan tepat.

Tujuan Penataan dan evaluasi SOTK dan Tupoksi SKPD di Kabupaten Boyolali dimaksudkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah dalam  melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Untuk itu pelaksanaannya menggunakan  indikator perubahan yang valid baik data dan  metode yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perubahan

Dalam menyususun desain SOTK setidaknya harus  melalui evaluasi organisasi perangkat daerah, melakukan rapat koordinasi atau focus group discussion (FGD) bersama  SKPD dan melakukan studi analisis beban kerja serta studi komparasi. Yang tidak kalah penting yang harus dicermati adalah dampak atau resistensi dari perubahan itu sendiri  yang harus diantisipasi.

Khusus dibidang Kesehatan, sejalan dengan visi investation friendly, akan dilakukan  percepatan dengan mendasarkan pada tercapainya program MDG,s pada tahun 2015.

Daftar Pustaka:

1.         PP Nomor 41 Tahun 2007 dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;

2.         PP 60 tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah

3.         Hasil Rapat Sosialisasi  Perubahan SOTK Dinas, Badan Kantor Kabupaten Boyolali