SEJARAH KAGAMA DAN KAGAMA CABANG BOYOLALI

Universitas Gadjah Mada

Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta merupakan Perguruan Tinggi tertua di Indonesia berdiri sejak 19 Desember 1949. Lulusan (alumnus) UGM telah rersebar ke seluruh indonesia bahkan dunia. Gagasan membentuk organisasi persatuan para alumnus UGM timbul sejak tahun 1956 melalui berbagai musyawarah.

Dari berbagai musyawarah tersebut pada tanggal 18 Desember 1958 di Yogyakarta lahirlah "Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada" disingkat "KAGAMA" sebagai wadah organisasi para alumnus UGM. Musyawarah KAGAMA tahun 1958 menunjuk Prof.Ir. Herman Johanes sebagai Ketua KAGAMA dan Ir.Suwarno sebagai Sekretaris KAGAMA.

REORGANISASI SKPD KABUPATEN BOYOLALI MENDESAK Bagian 2

Oleh Drs. Subroto Msi.*

Alumni MAP UGM tahun 2004;  Sekarang Sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Lanjutan..

Reorganisasi

Aspek  tugas pokok dan fungsi berkaitan dengan dampak penambahan, pengurangan dan penggabungan mengharuskan untuk melakukan penataan tugas pokok dan fungsi dari eselon IVb sampai dengan eselon II, yaitu dalam melakukan perubahan dengan  penambahan, penguranagan dan penggabungan tugas pokok dan fungi pada SKPD. Wewenang dan tangung jawab diatur dan ditetapkan secara jelas. Uraian tugas secara jelas ditetapkan untuk menunjukan tingkat wewenang dan tangung jawab yang didelegasikan pada jabatan yang bersangkutan. Adanya keseimbangan dalam penyelesaian pekerjaan atau beban kerja antara delegasi kewenangan yang diterima dengan keterlibatan pimpinan yang lebih tinggi atau yang memberi delegasi.

Sedangkan dampak terhadap aspek keuangan tentunya akan menambah jumlah rupiah yang harus disediakan dalam Angaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Misalnya jumlah tunjangan semua eselon saat ini Rp 645.025.000,- per bulan. Resistensi perubahan eselon bertambah 23 orang setelah dihitung misalnya tunjangan bulan depan menjadi Rp 665.240.00,- atau  naik 20.215.000, sehingga perubahan tunjangan yang dibayarkan bulan depan naik atau berubah sebesar 3,31 %. Uang untuk kenaikan ini tersedia tidak setiap bulannya, atau pemasukan SKPD mana yang punya potensi untuk menaikan  pemasukan ke PAD senilai itu.

REORGANISASI SKPD KABUPATEN BOYOLALI MENDESAK

Oleh Drs. Subroto Msi.*

Alumni MAP UGM tahun 2004;  Sekarang Sebagai Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali

Reorganisasi

LATAR BELAKANG

Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Boyolali (Pemkab) sedang menata ulang organisasi perangkat daerah dalam rangka merespon adanya perubahan lingkungan strategis dan  tuntutan kebutuhan. Pertama, hasil evaluasi kelembagaan dari aspek peraturan perundangan mengarahkan pada Pemkab. Boyolali agar mengadakan perubahan nomenklatur beberapa lembaga yang belum sesuai dengan ketentuan perumpunan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah dan juga mengakomodasi beberapa  peraturan baru khusus urusan/ bidang tertentu mengenai nomenklatur organisasi perangkat daerah di luar yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007. Kedua,  perubahan kepemimpinan daerah dengan visi yang baru, yaitu “Kabupaten Boyolali yang lebih sejahtera, berdaya saing, dan pro investasi” memerlukan kelembagaan organisasi perangkat daerah yang lebih mendukung terwujudnya visi tersebut. Ekspektasi terhadap organisasi perangkat daerah yang baru lebih dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, mewujudkan Boyolali yang mempunyai kapasitas bersaing yang lebih kuat, dan mewujudkan situasi yang kondusif bagi investasi (investation friendly) yang mampu mendorong peningkatan perekonomian masyarakat dan daerah.